bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi geologis,. E. No Judul Tentang; 1: peraturan Kepala BNPB 1: Peraturan kepala BNPB: Unduh: 2: Undang-Undang No. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. Peraturan Pemerintah No. pemantauan; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. 84/2019, LL PROV MALUKU : 25 Hlm. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 02 Feb 2021 23:56. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 16. DAN PENANGGULANGAN BENCANA Status. (3) BPBD dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 5. Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ini mengatur beberapa hal penting, antara lain. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang -Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. kemsos. Tentang. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi; 8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Pasal 1 (4) yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko. 5. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha,18. 4. 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahal Lembaran Negara. 6. Deskripsi PP No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan L embaran Negara R publik Indonesia Nomor 4723); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 5. U. 1. / Fax. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang. Tentang : Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 03 Tahun 2007: Tentang : Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun. 4828, LL SETNEG : 48 HLM. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikPengelolaan Bantuan Bencana. Tipe Dokumen. 4. 3, LD. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. Menetapkan : PERATURAN BENCANA MEMUTUSKAN: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan. PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG KONDISI DAN TATA CARA. b. 2. Ketentuan Umum; 2. penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Yogyakarta; d. Undang-undang Nomor 24 ahun 2007 tentang Penanggulangan T. E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penanggulangan Bencana tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; Mengingat : 1. dapat menjadi bencana yang besar dengan dampak yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang langsung secara akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Barru, oleh karena perlu itu ada pencegahan dan upaya penanggulangan. 2 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga internasional dan LembagaPeraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;: a. Mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemberlakuan SKKNI PB; Ketentuan Penutup. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999, tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri. 8. 4. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KONSIDERANS. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan. 2023-09-29 10:40:07 WIB. Mengingat : 1. Berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun. 11. Nov 6, 2020 · PP No. Meyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi. Perwal No 72 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. 03 Tahun 2007: Tentang : Perubahan. bahwa wilayah Kabupaten Sleman termasuk daerah rawan. Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah; c. Terjangkaunya sarana dan prasarana kesehatan 3. Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi; Mengingat : 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Presiden; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri; Peraturan Kepala BNPB; Pembentukan BNPB. pengerahan sumber daya manusia pemerintah dan monitoring dan evaluasi di bidang pengerahan sumber daya manusia pemerintah;. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Mitigasi Bencana – Tinggal di daerah rawan terhadap berbagai potensi bencana alam, seharusnya menuntut warga Indonesia melek terhadap penanggulangan bencana. Bencana, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentang Peran serta Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang. 4829, LL SETNEG : 16 HLM. Penanggulangan Bencana tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; -2- Mengingat : 1. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman. 3. pengarah penanggulangan bencana; dan b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING. tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lokasi. Namun, Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan. 23, LN. Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 9. Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan. pdf. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta lembaga Internasional dan. pengurangan risiko bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana. 8. Jakarta -. 2. Melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Kepala Daerah 2010. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Sigi; Mengingat : 1. 5. Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 10 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat 4. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta keppres perubahannya, yaitu Keppres No. 2008 No. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG. Undang. 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang. 24 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya. 42, TLN No. Peraturan Pemerintah no 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan BencanaLink download dokumen (Pdf):PP no 23 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 24. id : 15 hlm. 3. 2022/No. bahwa bencana tsunami merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Mengingat : 1. Undang - Undang; Undang-Undang. 70 Tahun 2012: Tentang : Perubahan Kedua Atas Perpres No. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakukanya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan; Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang. 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 9. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 12/2014 ini muncul sebagai mandat dari Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 64892. a. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Tanggung Jawab dan Wewenang; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara. Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Email: [email protected] 7. Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana; 6. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 3. 2022/No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. Mengingat : 1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana T. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang. Permenkes No. 4. Peraturan Menteri Sosial NO. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2). 6. Penanggulangan Bencana tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. 2008. 3. 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. Sistem informasi gempa bumi dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008. Upaya Antisipasi dan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. 2010. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menangani bencana bukan saja terletak pada ketersediaan perangkat Undang. 6. 4. I. Penanggulangan Bencana sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. 21/2008. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. Peraturan Pemerintah No.